Surplus Dokter SpOG, DKI Tertutup untuk Anggota POGI  

Pengurus Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Cabang Jakarta (POGI Jaya) akan mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan memberhentikan penyebaran serta penugasan para anggotanya di wilayah kerja POGI Jaya, yakni DKI Jakarta, Depok dan Bekasi. Hal ini dilakukan lantaran jumlah dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG) di tujuh wilayah tersebut telah melampaui jumlah yang dibutuhkan.

Pengurus POGI Jaya, Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K), saat mempresentasikan “Distribusi SpOG di Wilayah POGI JAYA”, menyebutkan ada sebanyak 740 anggota POGI Jaya yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

“Anggota POGI Jaya per 21 Februari 2015 berjumlah 740 dengan penyebaran terbanyak ada di wilayah Jakarta Pusat sebanyak 172 orang dan paling sedikit ada di Jakarta Utara, 58 orang,” terang dr Budi Wiweko dalam acara Malam Klinik POGI JAYA bertajuk “Evaluation and Management of Vaginitis“ di Hotel DoubleTree by Hilton, Jakarta, Minggu (22/2/2015).

Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K)

Dr. dr. Budi Wiweko, SpOG (K)

Acuan yang digunakan Kementerian Kesehatan saat ini untuk target pelayanan kesehatan pada masyarakat adalah enam spesialis melayani 100 ribu penduduk. “Yang digunakan adalah rasio jumlah penduduk. Jadi rasio yang diinginkan adalah 6 spesialis/100 ribu penduduk.”

Berdasarkan database Pengurus Besar POGI, lima wilayah DKI Jakarta, Depok dan Bekasi mengalami kelebihan jumlah dokter SpOG. Jakarta Pusat, misalnya, jumlah SpOG yang dibutuhkan hanya sebanyak 55 orang, namun jumlah SpOG yang ada sebanyak 401 atau kelebihan 346 dokter SpOG.

Di wilayah Jakarta Barat, ada sebanyak 160 SpOG, surplus 14 dokter dari 146 yang dibutuhkan. Sedangkan Jakarta Utara membutuhkan 104 SpOG. Namun yang ada saat ini sebanyak 165, kelebihan 61 dokter. Jakarta Selatan membutuhkan sebanyak 130 SpOG, sementara yang ada sebanyak 335 SpOG, kelebihan 205 SpOG. Saat ini, di wilayah Jakarta Timur terdapat 215 SpOG, yang dibutuhkan sebanyak 170, kelebihan 45 dokter.

Di wilayah Depok dan Bekasi pun mengalami kelebihan SpOG. Jumlah dokter SpOG yang dibutuhkan di wilayah Depok sebanyak 118, namun yang ada saat ini sebanyak 138, kelebihan 20 dokter. Sementara di Bekasi ada 216 SpOG dari 154 yang dibutuhkan. Artinya ada kelebihan 62 dokter SpOG.

“Ini kenyataannya. Surplusnya banyak sekali, di semua wilayah di DKI Jakarta, Depok dan Bekasi,” tegasnya.

Sementara jika dilihat dari rasionya, lanjut dr Budi Wiweko, jumlah dokter SpOG pun melebihi rasio ideal berdasarkan indikator Indonesia Sehat 2010, yakni enam dokter spesialis per 100 ribu penduduk.

“Paling tinggi di Jakarta Pusat, yakni 44 per 100 ribu. Sementara yang mendekati ideal di wilayah Jakarta Barat 6,6 dan Depok 7 per 100 ribu,” jelasnya.

“Ini memang baru dilihat dari rasio per jumlah penduduk. Kalau di rumah sakit, harusnya juga kita melihat kunjungan. Misalkan di sebuah rumah sakit, kunjungan pasiennya berapa, idealnya memiliki SpOG-nya berapa,” sambungnya.

Bandung Kekurangan 2385 Dokter SpOG

Jika saat ini DKI Jakarta kelebihan 129 dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG) dari kebutuhan sebanyak 611, tidak demikian dengan di Bandung. Ibu Kota Provinsi Jawa Barat itu membutuhkan sebanyak 2728 dokter SpOG. Padahal, jika dilihat dari jumlah total SpOG di 30 cabang POGI, yakni sebanyak 3196 anggota POGI, Bandung hanya memiliki 343 dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

“Kalau kita lihat berdasarkan jumlah penduduk, jumlah SpOG yang paling banyak harusnya dibutuhkan di daerah POGI Bandung. Penduduknya paling banyak, mencapai 45 juta lebih. Jadi kalau berdasarkan rasio 6/100 ribu, maka dibutuhkan sekitar 2728 dokter,” urai dr Budi.

Tujuan Baik

Adanya aturan untuk menertibkan dan untuk sementara menutup penyebaran dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi di wilayah kerja POGI Jaya tersebut dimaksudkan untuk pemerataan dan mengurangi gesekan-gesekan yang tidak perlu.

“Kita bukan bermaksud menzalimi, terutama adik-adik kita yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran, tetapi kita ingin mengatur supaya lebih baik. Kita akan mengatur supaya lulusan baru tersebut akan ditempatkan di mana nantinya, kalau Jakarta sementara dimoratorium,” kata dr Budi Wiweko.

dr. Frizar

dr. Frizar Irmansyah SpOG (K)

Terkait hal ini, Ketua POGI Jaya, dr. Frizar Irmansyah SpOG (K) mengatakan, POGI Jaya selalu berkoordinasi dengan PB POGI dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk tujuan dimaksud.

“Regulasi ini sebagai tindak lanjut dari Raker PB POGI mengenai produksi dan distribusi dokter SpOG di Indonesia. Untuk itu, POGI Jaya mengambil langkah menutup untuk sementara bagi anggota baru,” kata dr Frizar.

Sekalipun nanti akan ada penambahan rumah sakit baru, itu akan dipenuhi dari kelebihan yang ada saat ini. “Nanti di DKI akan ada penambahan sembilan rumah sakit baru yang merupakan pengembangan dari Puskesmas Rawat Inap. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, kebutuhannya akan kita penuhi melalui obgin (obstetri ginekologi) yang ada, karena masih ada obgin kita yang juga memerlukan tempat praktek,” terangnya.

“Oleh karena itu, maaf untuk sementara, Jakarta tutup untuk anggota baru, sampai nanti ada regulasi khusus,” tandasnya.

Aturan ini pun tentunya sejalan dengan UU Kesehatan yang berlaku di Indonesia yang ditegaskan dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam UU tersebut dijelaskan soal kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi profesi. Dengan demikian, sehingga ketika seorang dokter akan mengajukan ijin praktik, maka harus ada rekomendasi dari organisasi profesi.

“Kewenangan inilah yang tentunya memberikan peran bahwa organisasi profesi seperti POGI Jaya bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam hal distribusi. Sehingga ketika seorang dokter ingin mendapatkan ijin praktik, maka seorang dokter harus menjadi anggota profesi,” kata dr Budi Wiweko dalam acara yang juga dihadiri oleh Ketua PB POGI, dr. Nurdadi Saleh, SpOG. (pio).

 

This slideshow requires JavaScript.

  • Comments
20
  1. June 28, 2016 at 3:46 pmYuliyanto - Reply

    “Kita bukan bermaksud menzalimi, terutama adik-adik kita yang baru lulus dari Fakultas Kedokteran, tetapi kita ingin mengatur supaya lebih baik. Kita akan mengatur supaya lulusan baru tersebut akan ditempatkan di mana nantinya, kalau Jakarta sementara dimoratorium,” kata dr Budi Wiweko Pertanyaan saya: bagaimana nasib seorang dokter yang memiliki keluarga di Jakarta, anaknya sekolah di Jakarta dan suaminya juga bekerja di Jakarta. Apakah dokter tersebut harus menganggur selama waktu yang tidak dapat ditentukan. Pengaturan lebih baik itu seperti apa karena selama ini tidak ada tindakan ke arah sana. Perkembangan rumah sakit umum di jakarta pun tidak sebanyak dengan dokter lulusan baru. Apakah peraturan ini dibuat unutk melindungi dokter-dokter senior supaya lahannya tidak diganggu. hormat saya

    Cancel
  2. December 28, 2016 at 6:03 pmsusanto - Reply

    kepada para pemegang regulasi kebijakan ..sampai kapan moratorium ini diberlakukan?? apabila sdh ada rs di wilayah pogijaya yg membutuhkan spog dan sdh menerima spog tersebut, apakah harus dengan legowo melepaskan kesempatan tersebut??sedangkan kedua belah pihak memang sama2 membutuhkan. mohon ditinjau ulang untuk kebijakan tersebut mengingat moratorium jg sdh berjalan lama. terimakasih. salam hormat.

    Cancel
Leave a Reply

Leave a Reply

Reply to:

Skip to toolbar