MEET and SHARE POGI JAYA

Pada minggu malam, 10 maret 2019, POGI JAYA mengadakan acara “Meet and Share” bertempat di Hotel JS Luwansa Jakarta. Tema pada acara malam ini adalah “Dilema BPJS: Efek Samping Menekan Defisit“ dan sebagai pembuka acara, dr. Okky Sofyan, SpoG sebagai Ketua POGI JAYA memberikan sambutannya. Beliau mengatakan perhatiannya akan BPJS yang sedang marak belakangan ini. Sudah 5 tahun berlangsung, ada saja masalah-masalah yang ada, POGI JAYA merasakan bagaimana di lapangannya, sebagai bentuk perhatiannya maka sebagai perhimpunan di bidang obstetri dan ginekologi, mengadakan acara ini dengan harapan pertemuan ini dapat menjadi sarana komunikasi sehingga nantinya ada perbaikan dengan tujuan memperbaiki kesehatan wanita. Setelah sambutan dari Ketua Pogi Jaya, masuklah kepada acara pembahasan tentang BPJS, yang dibawakan oleh moderator acara yaitu dr. Irwan Kreshnamurti, SpOG. Pada malam itu, ada empat orang pembicara yang akan membahas persoalan tentang BPJS.

Dimulai dari perwakilan pihak BPJS yaitu, Dr. dr. Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi, MM.AAK selaku Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek. Beliau memaparkan tentang “Klaim SC Melejit BPJS Kesehatan Defisit. Fakta atau Hoax”. Pendapat beliau tentang program JKN yang menjadi sebuah fenomenal adalah karena manfaat program BPJS ini yang tidak ada batasan hari, tidak ada batasan manfaat, tidak ada batasan waktu masuk, anggaran terbatas dan penyakitnya bermacam-macam. Menurut beliau, sesuai judul acara malam ini, sebenarnya tidak dilema karena BPJS sebagai badan penyelenggara tetap menyelenggarakan program JKN , yang diharapankan dapat merubah wajah kesehatan di Indonesia. Dr. Ni Made, memaparkan fakta tantangan JKN antara lain; Pendapatan yang belum optimal sehingga terjadi pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Beliau memberikan penjelasan tentang tarif, tarif ditentukan oleh Kementrian Kesehatan, BPJS sudah berupaya dengan mengajukan surat ke Kementrian Kesehatan untuk adanya peninjauan ulang tarif. Tantangan yang kedua adalah tentang mutu dari layanan FasKes yang perlu perbaikan terus menerus karena adanya ekspektasi peserta yang meningkat. Beliau juga memberikan gambaran klaim persalinan SC pada program JKN, dikatakan sesuai data yang dipaparkan, kasus SC dari tahun 2014 ke tahun 2018 selalu meningkat terus menerus, kasus di 2018 mencapai 1,3 juta kasus SC dengan biaya mencapai 5,3 Triliun dengan presentase 58% untuk persalinan SC (Sumber Data: DWH sampai dengan bulan pelayanan januari 2019 dan Data persalinan tahun 2017 per kelas FKRTL (pemerintah&swasta) DWH update pada akhir Semester I 2018). Program JKN membahas tentang uang anggaran, cukup untuk yang mana kemudian dilaporkan ke Kementrian Kesehatan lalu kemudian KemenKes yang membuat tarifnya. Yang ingin disampaikan beliau adalah dengan program yang ada ini bisa disampaikan membiayai yang mana dan diminta membayar yang mana. Beliau berharap, diperlukan dukungan kuat dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien dan dapat menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS adalah tugas Bersama, pahami, sosialisasikan dan wujudkan JKN-KIS yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Pembahasan selanjutnya adalah dari Ketua PP POGI, dr. Ari Kusuma, SpOG(K). Beliau membahas tentang Sikap Perhimpunan Menghadapi Polemik BPJS, menurut beliau program ini dinilai sebagai program yang ideal, tapi diketahui bahwa program ini tidak mudah karena antusias masyarakat yang besar saat adanya pelayanan kesehatan yang gratis, sehingga terjadi ledakan jumlah pasien di tempat pelayanan kesehatan. Beliau berpendapat yang sama dengan Dr. Ni Made, yaitu permasalahan-permasalahan yg ada lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penerimaannya masih rendah, sehingga terjadilah BPJS defisit, karena terjadi defisit, mulailah semua badan membuat berbagai peraturan-peraturan yang kadang tidak sinkron. Sehingga yang terlihat, tujuan yg tadinya mau memperbaiki kualitas tapi malah defisit, setelah menjadi defisit kemudian mencari efisiensi, sehingga pelayan kesehatan yang diminta untuk mulai beradaptasi. PP POGI membentuk Pokja JKN untuk membantu POGI mengawal, mengarahkan, berkoordinasi untuk kebijakan JKN yang berkeadilan & mendukung profesionalisme Obgyn demi perbaikan pelayanan kesehatan reproduksi. Sehingga POGI bersikap menjaga profesionalisme dengan Quality improvement and Patient safety, dan menjaga kesejahteraan anggota. Peran PP POGI dalam JKN berorientasi menjaga profesionalisme Obgin dan upaya perbaikan pelayanan kesehatan reproduksi , POGI akan terus mengawal kebijakan dari berbagai stakeholder lain, Reklasifikasi dan Regrouping menjadi prioritas untuk optimalisasi INA-CBGs, Mendorong perubahan sistem kesehatan JKN tidak hanya fokus pada prospective payment (BPJS ke RS) melainkan juga sistem pembayaran jasa medis (RS ke dokter) yang sesuai dengan model prospective payment.

Sesi selanjutnya adalah pembahasan tentang Fungsi dan Peran Dewan Pengawas BPJS Menekan Defisit yang dibawakan oleh Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yaitu dr. Chairul Radjab Nasution, SpPD, FINASIM. Dewan Pengawas melakukan tugasnya yaitu menyampaikan rekomendasi kepada Presiden, memberikan saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi BPJS Kesehatan, dan melakukan kunjungan (pengawasan, FGD atau mengumpulkan data) dan menerima laporan (usulan atau keluhan) dari tempat fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, asosiasi kesehatan, perusahaan dan masyarakat. Dewan Pengawas secara aktif melakukan pengawasan penyelenggaraan JKN (termasuk upaya pengendalian defisit) sesuai tugas, fungsi, dan wewenang dalam UU No. 24 Tahun 2011. Menurut beliau, peranan organisasi profesi dalam menekan tren biaya dan kasus operasi SC ringan yang semakin meningkat adalah dengan melakukan pemantauan atau evaluasi utilisasi review operasi SC dan melakukan SC sesuai indikasi medis. Yang diharapkan dari Organisasi Profesi dapat memberikan usulan atau masukan kepada Dewan Pengawas terkait Pelayanan Kesehatan di era JKN sebagai dasar pertimbangan Rekomendasi Dewan Pengawas kepada Presiden serta saran, nasihat, dan pertimbangan kepada Direksi. Organisasi Profesi juga diharapkan dapat menjaga mutu pelayanan dan berperan dalam kendali biaya dengan cara pemantauan utilisasi dan berperan aktif Berperan aktif dalam memberi masukan untuk tindakan atau terapi yang cost effective kepada Komite HTA (Health Technology Assessment).

Yang terakhir adalah membahas tentang Telaah Hukum Peraturan BPJS Kesehatan (Apakah BPJS Kesehatan Bisa Digugat?) yang dibawakan oleh dr. Mahesa Paranadipa, MH sebagai Ketua Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia-MHKI. Dalam kajian hukum tidak langsung membicarakan gugat menggugat mulai dari kajian konstitusi dulu. Yang menjadi dasar JKN adalah Hak Asasi Manusia (HAM) Setiap Warga Negara di Konstitusi (UUD Negara RI 1945), yaitu Hak atas Jaminan Sosial (Pasal 28H ayat (3)) dan Hak atas Hidup Sejahtera, mendapat lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1)). Dokter yang memberikan pelayanan adalah bagian dari rakyat juga dan mempunyai hak juga dalam konstitusi, terdapat dalam UUD Negara RI 1945 yaitu, Hak mengembangkan diri demi kesejahteraan umat manusia (Psl 28C ayat (1)) dan Hak untuk Bekerja dan Mendapat Imbalan dan Perlakuan yang Adil dan Layak (Psl 28D ayat (2)). Dan Tanggung Jawab Negara di Konstitusi (UUD Negara RI 1945) yaitu, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Pasal 34 ayat (2)) dan Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34 ayat (3)). Komunikasi antar institusi haruslah baik agar tidak terjadi kesalah pahaman. Pengambil kebijakan publik atas kebijakannya tidak dapat dipidana, kecuali adanya kasus korupsi. MHKI mendorong       terwujudnya Keadilan Restoratif (restorative justice), yaitu suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama- sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang (PBB). Selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Kebanyakan penggugat dan BPJS setelah selesai mediasi, penggugat bisa melaporkannya lagi, padahal berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung     RI No.1/2016, pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim yang memeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Penyelesaian masalah untuk saat ini dapat dilaksanakan dengan kearifan local sebagai penyelesaian sengketa.

Terakhir, diadakan diskusi bersama antara para pembicara dengan para peserta yang hadir pada malam hari itu. Dengan diadakannya diskusi ini, antusias para peserta sangant baik, banyak yang bertanya kepada para nara sumber. Dan dengan adanya diskusi tersebut dapat menjadi masukan bagi pihak BPJS dan JKN serta Badan Pengawas untuk menjadikan program ini menjadi lebih baik lagi. [AW]

 

  • Comments
Leave a Reply

Leave a Reply

Reply to:

Skip to toolbar